Kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, tepatnya sila kelima. Pemerintah berusaha untuk meratakan pendidikan yang ada di Indonesia dengan membuat kebijakan KIP sehingga semua anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama di bidang pendidikan.
Pasal 2 UU ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Artinya bahwa setiap sila dari Pancasila merupakan bagian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara harmonis. Baca juga : Kisah Memilukan Dalam Lukisan Syur Lelaki Tua Sedang Menyusu Payudara.
Omnibus Law dan Pancasila. Sejumlah pengunjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja berada di Gedung Parkir Barang Bukti Ranmor di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/10/2020). Mereka diamankan petugas Kepolisian karena diduga terlibat kericuhan saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10).
Berikut kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2023 dirangkum Liputan6.com, Sabtu (1/4/2023). 1. Pemberlakuan Insentif Mobil Listrik. Pemberlakuan insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mulai berlaku efektif hari ini pada 1 April 2023. Awalnya, pemerintah akan memberikan insentif kendaraan listrik baik motor, mobil dan bus
. 262 301 79 336 346 313 69 236
kebijakan pemerintah yang tidak sesuai pancasila
